Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana: Analisis Pertanggungjawaban Etik dan Hukum atas Tindakan Represif Polisi terhadap Pengemudi Ojek Online
Politik & Hukum - Farhanul Azhar, S.H. -
Perlindungan hak asasi manusia (HAM)
merupakan prinsip fundamental negara hukum yang wajib dijunjung tinggi dalam
pelaksanaan tugas kepolisian. Penggunaan kekuatan dalam pengamanan demonstrasi
dapat menimbulkan persoalan HAM apabila dilakukan secara sewenang-wenang, tidak
diperlukan, tidak proporsional, atau mengabaikan keselamatan masyarakat sipil.
Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan HAM dalam pelaksanaan tugas
kepolisian serta hubungan pertanggungjawaban etik dan pidana atas tindakan
represif yang diduga melanggar HAM. Penelitian menggunakan metode yuridis
normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan
hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan HAM
berlandaskan UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian, dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Peristiwa
meninggalnya Affan Kurniawan dalam insiden kendaraan taktis saat demonstrasi
menjadi bahan evaluasi mengenai hak hidup, kehati-hatian, proporsionalitas, dan
pengawasan. Pertanggungjawaban etik dan pidana memiliki fungsi berbeda tetapi
saling melengkapi. Penguatan HAM memerlukan pemeriksaan objektif, penegakan
hukum berdasarkan bukti, pemulihan korban, dan perbaikan prosedur operasional.
Negara hukum tidak hanya ditandai oleh
adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan hukum membatasi
penggunaan kekuasaan. Dalam penegakan hukum pidana, kebutuhan menjaga keamanan
dan ketertiban tidak menghapus kewajiban negara untuk menghormati dan
melindungi hak dasar setiap orang. Kepolisian memiliki tugas memelihara
keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada
masyarakat. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas hukum dan
tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang.
Persoalan tersebut menjadi penting dalam
pengamanan demonstrasi karena aparat berhadapan dengan peserta aksi dan
masyarakat lain yang berada di lokasi, termasuk pengguna jalan serta pengemudi
ojek online. Peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan dalam insiden kendaraan
taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta, pada 28 Agustus 2025,
memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap prosedur operasional, komunikasi,
pengawasan, dan keselamatan masyarakat sipil. Pemberitaan resmi Polri mengenai
sidang etik AIPDA MR menyebut adanya persoalan kewajiban mengingatkan komandan
dan pengemudi terkait prosedur penanganan massa. Informasi tersebut menjadi
konteks evaluasi, bukan pengganti pembuktian pidana. Lalu bagaimana pengaturan
dan perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya penggunaan
kekuatan dalam pengamanan demonstrasi, serta bagaimana pertanggungjawaban etik
dan hukum terhadap aparat atas tindakan represif yang diduga melanggar HAM.
HAM merupakan hak dasar yang melekat pada
setiap manusia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan
melalui Pasal 28A tentang hak hidup, Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum
yang adil, Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berkumpul dan menyampaikan
pendapat, Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri dan rasa aman, serta
Pasal 28I
ayat (4) mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan HAM.
Jaminan tersebut diperinci dalam UU Nomor
39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 9 ayat (1) menjamin hak hidup, Pasal 30
menjamin rasa aman, dan Pasal 33 ayat (1) melarang penyiksaan serta perlakuan
yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Sementara itu, UU Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa fungsi dan tugas Polri harus
dijalankan dengan menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, pengamanan
demonstrasi tidak dapat hanya berorientasi pada pengendalian massa, tetapi
wajib memperhitungkan keselamatan semua orang di lokasi.
Tidak setiap penggunaan kekuatan otomatis
merupakan pelanggaran HAM. Dalam keadaan tertentu, kekuatan dapat diperlukan
untuk menghadapi ancaman atau menghentikan perbuatan melanggar hukum. Namun,
tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang sah, serta
memenuhi prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Apabila
kekuatan tidak diperlukan atau tidak sebanding dengan ancaman, tindakan itu
dapat menimbulkan persoalan hukum yang harus dinilai berdasarkan fakta dan
bukti.
1.
Pertanggungjawaban Etik dan
Pidana
Pertanggungjawaban etik menilai apakah
perilaku anggota sesuai dengan standar profesi, integritas, dan kewajiban
kedinasan. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri
dan Komisi Kode Etik Polri menjadi dasar pemeriksaan perilaku profesional
anggota. Adapun pertanggungjawaban pidana bertujuan menentukan apakah perbuatan
memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.
Penilaian pidana memerlukan pemeriksaan terhadap perbuatan konkret, unsur
delik, hubungan kausal, dan kesalahan.
Kedua mekanisme tersebut berbeda dan tidak
dapat saling menggantikan. Pelanggaran etik tidak otomatis membuktikan adanya
tindak pidana, sedangkan proses etik tidak boleh dijadikan pengganti
pemeriksaan pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana. Pemeriksaan juga
perlu menilai apakah terdapat kelemahan dalam pelatihan, komunikasi, prosedur
operasional, dan pengawasan komando. Akuntabilitas yang baik tidak berhenti
pada sanksi individual, tetapi menggunakan temuan untuk memperbaiki sistem.
2.
Upaya Penguatan Perlindungan
HAM
Penguatan perlindungan HAM dapat dilakukan
melalui beberapa langkah. Pertama, mengamankan dan memeriksa bukti secara
objektif, termasuk rekaman, keterangan saksi, dan dokumen operasional. Kedua,
menjalankan proses etik dan pidana sesuai fungsi masingmasing. Ketiga,
memperjelas prosedur penggunaan kekuatan dan kendaraan taktis, termasuk
kewajiban memberi peringatan serta menghentikan tindakan yang membahayakan.
Keempat, meningkatkan pelatihan HAM dan pengawasan terhadap pelaksanaan perintah
di lapangan. Kelima, memastikan keluarga korban memperoleh informasi dan akses
pemulihan sesuai hukum. Dengan langkah tersebut, perlindungan HAM tidak hanya
bersifat reaktif setelah korban jatuh, tetapi juga menjadi prinsip pencegahan
dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Perlindungan HAM dalam tugas kepolisian
memiliki dasar konstitusional dan peraturan perundang-undangan, antara lain UUD
1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian. Penggunaan kekuatan dalam pengamanan demonstrasi harus memiliki
dasar hukum, tujuan yang sah, memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas,
serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Peristiwa Affan Kurniawan menegaskan
pentingnya evaluasi terhadap kendaraan taktis, prosedur operasional,
komunikasi, dan pengawasan. Meski demikian, kesimpulan mengenai
pertanggungjawaban harus didasarkan pada fakta dan proses hukum yang berwenang.
Pertanggungjawaban etik dan pidana
merupakan mekanisme berbeda tetapi saling melengkapi. Penguatan HAM menuntut
pemeriksaan objektif, penegakan hukum berbasis bukti, pemulihan bagi korban
atau keluarga sesuai ketentuan, serta perbaikan prosedur dan pengawasan agar
kejadian serupa dapat dicegah.
Farhanul Azhar, S.H.Magister Hukum Universitas Andalas
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik