Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Eksistensi Hukum Bisnis dalam Menjamin Ketertiban Kegiatan Ekonomi di Indonesia
Politik & Hukum - Bilkis Zalianti Khumairo, Roni Rustandi -
Foto: Ilustrasi Gambar (Sumber: Artificial Intelligence )
Kegiatan ekonomi memiliki peranan penting dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Aktivitas jual beli, penyediaan jasa, pendirian
perusahaan, hingga transaksi melalui platform digital menjadi bagian dari
kegiatan ekonomi sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha,
berbagai persoalan juga dapat muncul, seperti pelanggaran perjanjian, penipuan
transaksi, persaingan usaha tidak sehat, dan kerugian yang dialami konsumen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi membutuhkan aturan yang jelas
agar dapat berjalan dengan tertib dan adil.
Hukum bisnis merupakan seperangkat aturan yang mengatur
hubungan hukum dalam kegiatan usaha, termasuk hak dan kewajiban pelaku usaha,
perjanjian, perdagangan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, serta
penyelesaian sengketa. Keberadaan hukum bisnis bukan hanya untuk memberikan
batasan kepada pelaku usaha, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum dan
menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Dasar pengaturan tersebut antara
lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, dan Undang-Undang Perdagangan.
Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip
kepastian hukum tersebut penting dalam kegiatan ekonomi karena pelaku usaha
membutuhkan aturan yang dapat dipahami untuk menjalankan bisnis, sedangkan
konsumen memerlukan perlindungan ketika haknya tidak dipenuhi. Dalam hubungan
perjanjian, misalnya, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian,
sedangkan Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 28D ayat (1); KUHPerdata, Pasal 1320 dan 1338).
Menurut beberapa para ahli dapat penulis simpulkan bahwa,
eksistensi hukum bisnis sangat diperlukan untuk menjamin ketertiban kegiatan
ekonomi di Indonesia. Tanpa aturan dan penegakan hukum yang jelas, kegiatan
usaha berisiko hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan hak pihak
lain. Sebagai contoh, pelaku usaha yang tidak memberikan barang sesuai
kesepakatan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Begitu pula praktik
persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat pelaku usaha lain dan
merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisnis harus mampu memberikan
perlindungan sekaligus menegaskan tanggung jawab setiap pihak. (Mantili et al., 2016). Sumber jurnal: Mantili et al. (2016)
Ketertiban kegiatan ekonomi juga menghadapi tantangan di era
digital. Transaksi melalui marketplace dan media sosial memang memperluas pasar
serta memudahkan masyarakat melakukan jual beli, tetapi juga menimbulkan risiko
penipuan, informasi produk yang menyesatkan, dan penyalahgunaan data pribadi.
Beberapa peraturan yang relevan untuk menghadapi persoalan tersebut antara lain
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi. Penerapan peraturan perlu disesuaikan dengan
jenis permasalahan dan ketentuan yang berlaku. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, 1999;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, 2014; Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2022, 2022).Sumber resmi BPK Sumber peraturan: UU ITE (Perubahan 2024)
Namun, keberadaan peraturan saja belum cukup untuk
menciptakan ketertiban ekonomi. Penegakan hukum perlu dilakukan secara
konsisten, adil, dan tidak diskriminatif. Pemerintah perlu memperkuat
pengawasan dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau. Di sisi
lain, pelaku usaha harus menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, memenuhi
perjanjian, serta memberikan informasi yang benar. Masyarakat sebagai konsumen
juga perlu memahami hak dan kewajibannya agar dapat melakukan transaksi dengan
lebih cermat.
Dengan demikian, hukum bisnis memiliki eksistensi yang
penting dalam menjamin ketertiban kegiatan ekonomi di Indonesia. Hukum bisnis
memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban, melindungi konsumen dan pelaku
usaha, mencegah praktik usaha yang merugikan, serta menyediakan dasar
penyelesaian sengketa. Penulis menyimpulkan bahwa, ketertiban ekonomi tidak
cukup dibangun melalui banyaknya peraturan, tetapi harus didukung oleh
penegakan hukum yang efektif dan kesadaran hukum seluruh pihak. Dengan
keseimbangan tersebut, kegiatan ekonomi diharapkan dapat berkembang secara
sehat, adil, dan bertanggung jawab.
(Mantili et al., 2016).
Referensi
Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
Mantili,
R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika penegakan hukum
persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(1). DOI:
https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7Buka artikel jurnal
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Sumber DPR
RI
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. (1999).
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).Sumber resmi BPK
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2014).Sumber resmi BPK
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
(2022).Portal resmi peraturan BPK
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).Sumber resmi BPK
Catatan: Artikel ini disusun untuk
memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis, pada Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang.
Bilkis Zalianti Khumairo, Roni Rustandi
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik