Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja ditinjau dari UU Cipta Kerja
Politik & Hukum - Siti Fitrianingsih1, Roni Rustandi2. -
Foto: Dokumentasi foto Siti Fitrianingsih, Guru SDI As Sakinah Pamulang( Sumber: Dock Pribadi)
Petang Republik — Perlindungan
dan kesejahteraan pekerja merupakan norma hukum utama yang menjamin hak-hak
dasar tenaga kerja sebagai subjek berharga dalam sistem ekonomi. Pekerja bukan
sekadar alat produksi semata, melainkan manusia yang memiliki martabat,
kebutuhan hidup, dan hak asasi yang wajib dilindungi oleh hukum. Dalam hubungan
kerja, posisi tawar antara pengusaha dan pekerja sering kali tidak seimbang
karena pengusaha memiliki modal dan kewenangan yang lebih besar, sedangkan
pekerja bergantung pada upah untuk menyambung hidup. Oleh karena itu, hukum
ketenagakerjaan hadir sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan yang
adil, yaitu menyelaraskan kepentingan efisiensi dunia usaha dengan kepastian perlindungan
hak-hak dasar pekerja (Suryani et al., 2026). Pengaturan ketenagakerjaan yang
kuat menjadi sarana vital untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta
menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja beserta keluarganya (Sugeng &
Fitria, 2021).
Perlindungan
pekerja dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mencakup
kepastian hukum mengenai hubungan kerja, waktu kerja, keselamatan kerja, serta
tata cara pemutusan hubungan kerja. Regulasi ini bersama Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 mengatur secara khusus skema perjanjian kerja waktu
tertentu, alih daya, dan kewajiban pemberian uang kompensasi bagi pekerja
kontrak pada saat berakhirnya masa kerja. Ketika terjadi pemutusan hubungan
kerja, undang-undang menetapkan bahwa pekerja berhak menerima kompensasi
finansial secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Perusahaan dilarang
keras melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak hanya berdasarkan
kebijakan internal tanpa mengikuti prosedur hukum nasional yang sah.
Kesejahteraan
pekerja dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
berkaitan erat dengan pemenuhan tingkat upah yang adil serta jaminan sosial
yang komprehensif. Kebijakan pengupahan diwajibkan untuk memperhitungkan
tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tetap terjaga
dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, pengusaha diwajibkan
menerapkan struktur dan skala upah yang transparan di dalam perusahaan untuk
memberikan penghargaan yang proporsional bagi pekerja berdasarkan masa kerja
dan kompetensi. Kesejahteraan ini diperkuat oleh kepastian kepesertaan dalam
program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, yang memberikan jaminan
perlindungan saat pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja, sakit, hari tua,
hingga kehilangan pekerjaan.
Akar
permasalahan ketenagakerjaan bersumber dari ketimpangan posisi tawar antara
pengusaha dan pekerja serta potensi pelanggaran hak akibat fleksibilitas kerja
kontrak dan pemutusan hubungan kerja. Sebagai solusi komprehensif,
Undang-Undang Cipta Kerja menjawab permasalahan tersebut melalui kewajiban
pemberian uang kompensasi, penetapan struktur skala upah yang adil, dan
kepastian jaminan sosial. Keberhasilan implementasi solusi ini sangat
bergantung pada pengawasan ketat pemerintah dan kesadaran hukum pengusaha dalam
menempatkan pekerja sebagai mitra usaha yang setara.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161838/pp-no-35-tahun-2021
Sugeng, & Fitria, A. (2021). Legal
protection of labor through job security and welfare. Dalam Proceedings of the
International Conference on Law and Human Rights 2020 (hlm. 275–284). Atlantis
Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.038
Suryani, A., Rustandi, R., &
Fitrianingsih, S. (2026). Perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja
berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Social Science Academic, 4(1), 781–794. https://doi.org/10.37680/ssa.10055
Siti Fitrianingsih1, Roni Rustandi2.
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik