Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Penipuan Digital Makin Marak: Saatnya Hukum Hadir Melindungi Data dan Uang Masyarakat
Politik & Hukum - Aldy Ferdiawan -
Foto: Ilusttrasi penipuan digital (Foto: Shutterstock/)
Petang Republik — Bayangkan
seseorang menerima pesan yang mengatasnamakan petugas bank. Pesan itu tampak
meyakinkan, lengkap dengan nama dan nomor telepon yang dikenalnya. Dalam
suasana panik, ia mengikuti arahan dan melakukan transfer. Beberapa saat
kemudian, uang yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap. Peristiwa semacam ini
memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan
rasa aman masyarakat.
Persoalan
tersebut semakin mendesak. Dalam siaran pers 5 November 2026, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mencatat bahwa Indonesia
Anti-Scam Centre (IASC) menerima 737.686 laporan penipuan transaksi
keuangan sepanjang 22 November 2024 hingga 28 Oktober 2026. Dana yang berhasil
diblokir mencapai Rp967,5 miliar, sedangkan dana yang dikembalikan kepada
korban tercatat Rp208,9 miliar. Angka itu menunjukkan besarnya tantangan
melindungi masyarakat, bukan jumlah seluruh korban atau kerugian nasional.
Ketika
Kepercayaan Menjadi Celah Penipuan
Penipuan
digital bukan sekadar persoalan kurang berhati-hati. Pelaku dapat menyamar
sebagai pihak yang dipercaya, menciptakan rasa mendesak, atau memanfaatkan
informasi pribadi untuk membuat komunikasi terlihat resmi. Korban dapat berasal
dari berbagai latar belakang. Karena itu, menyalahkan korban semata justru
mengaburkan persoalan yang lebih mendasar: seberapa baik sistem hukum dan
layanan digital melindungi pengguna?
Kepercayaan
merupakan fondasi transaksi. Ketika masyarakat tidak lagi yakin bahwa
identitasnya aman dan pengaduannya ditangani, manfaat ekonomi digital ikut
terancam. Negara, lembaga keuangan, dan penyelenggara layanan digital memiliki
tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada konsumen.
Data
Pribadi Bukan Barang Bebas Pakai
Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum
penting bagi perlindungan masyarakat. Data pribadi bukan sekadar deretan angka
atau informasi administratif. Nomor identitas, nomor telepon, dan informasi
keuangan dapat berkaitan dengan keamanan seseorang. Pengelola data wajib
memastikan bahwa pemrosesan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah serta
menjaga keamanan data yang berada dalam tanggung jawabnya.
Pasal 46
undang-undang tersebut menetapkan kewajiban pemberitahuan tertulis dalam waktu
paling lambat 3 × 24 jam ketika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi.
Pemberitahuan kepada subjek data dan lembaga harus menjelaskan informasi yang
terungkap, waktu dan cara terjadinya, serta langkah penanganan. Ketentuan ini
penting agar masyarakat memiliki kesempatan mengambil tindakan untuk mencegah
kerugian lebih lanjut.
Namun, penipuan
digital tidak otomatis membuktikan bahwa suatu perusahaan telah membocorkan
data. Informasi pribadi dapat diperoleh melalui berbagai cara. Penelusuran
fakta dan bukti tetap diperlukan sebelum menentukan tanggung jawab. Prinsip
kehati-hatian ini melindungi korban sekaligus menjamin keadilan bagi pihak yang
diperiksa.
Hukum
Harus Bekerja Secepat Pergerakan Uang
Salah satu
tantangan terbesar dalam penanganan penipuan transaksi keuangan adalah waktu.
Uang dapat berpindah melalui beberapa rekening dalam waktu singkat. Jika proses
pengaduan terlalu panjang, peluang untuk mengamankan sisa dana dapat menyusut.
Karena itu, keberadaan IASC merupakan langkah penting untuk mempertemukan
laporan masyarakat dengan lembaga keuangan yang dapat menindaklanjuti transaksi
mencurigakan.
Masyarakat yang
menjadi korban perlu segera menghubungi bank atau penyedia jasa pembayaran,
melapor melalui portal resmi IASC di iasc.ojk.go.id, dan membuat laporan
polisi. Bukti transfer, percakapan, serta informasi rekening tujuan perlu
disimpan. Jalur IASC membantu penanganan keuangan, sedangkan laporan polisi
diperlukan untuk proses penegakan hukum. Pelaporan cepat tidak menjamin uang
kembali, tetapi dapat memperbesar peluang pengamanan dana yang masih tersedia.
Jangan
Biarkan Korban Berjuang Sendirian
Keberhasilan
penegakan hukum tidak cukup dinilai dari jumlah rekening yang diblokir atau
pelaku yang diproses. Kita juga perlu melihat apakah korban memperoleh
informasi yang jelas, apakah pengaduannya ditangani secara layak, dan apakah
terdapat upaya pemulihan. Dalam praktik, korban sering kali menghadapi
ketidakpastian: harus menghubungi siapa, dokumen apa yang diperlukan, dan kapan
memperoleh kabar tentang laporannya.
Lembaga
keuangan perlu menyediakan jalur pengaduan yang mudah dijangkau, termasuk bagi
warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pemerintah dan aparat penegak
hukum perlu memperkuat koordinasi, memperjelas tata cara pengamanan dana, serta
memastikan tindakan pemblokiran dilakukan berdasarkan prosedur yang sah. Pelaku
usaha digital pun perlu memperbaiki keamanan sistem, membatasi akses terhadap
data yang tidak diperlukan, dan memberikan peringatan yang mudah dipahami
pengguna.
Edukasi
masyarakat tetap penting. Warga perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran
pesan melalui kanal resmi, tidak membagikan kode verifikasi, dan tidak
terburu-buru mengikuti permintaan transfer. Akan tetapi, literasi digital harus
berjalan bersama tanggung jawab penyelenggara layanan. Tidak adil apabila
masyarakat terus diminta waspada, sementara kelemahan sistem yang berada di
luar kendali mereka tidak dibenahi.
Menjaga
Uang, Menjaga Kepercayaan
Pada akhirnya,
kemajuan ekonomi digital harus diukur bukan hanya dari kecepatan transaksi,
melainkan juga dari kemampuan negara menjamin rasa aman. Hukum harus hadir
sebelum kerugian terjadi melalui pencegahan, ketika peristiwa berlangsung
melalui respons cepat, dan setelahnya melalui penegakan hukum serta pemulihan
yang adil.
Masyarakat
berhak menikmati kemudahan teknologi tanpa terus-menerus dihantui rasa takut
kehilangan tabungan dan identitas. Di sinilah perlindungan hukum menemukan
maknanya: bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan jaminan bahwa setiap
warga dapat menggunakan layanan digital dengan aman, bermartabat, dan
terlindungi.
Aldy FerdiawanMahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) • Editor: Eko Subianto
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik