Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Antara Menghukum dan Memulihkan: Dinamika Perlindungan Ham bagi Penyalahguna Narkotika dalam Kebijakan Pemidanaan dan Rehabilitasi
Politik & Hukum - Dea Syefa Nabila -
Foto: Ilustrasi gambar ( Sumber: Artificial Intelligence)
Petang Republik - Banyangkan seseorang
ditangkap karena menyimpan beberapa gram narkotika untuk dikonsumsi sendiri.
Apakah ia seorang penjahat yang harus di penjara, atau pasien yang harus
dirawat? Selama bertahun-tahun, praktik hukum di Indonesia lebih sering memilih
opsi pertama yaitu penjara. Padahal, pengguna sejatinyab membutuhkan layanan
kesehatan, bukan justru mendekam di lembaga pemasyarakatan yang kini semakin
sesak bersama para pelaku kejahatan yanh jauh lebih berat. Kini, wajah hukum
pidana nasional mulai berubah KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,
bersama KUHAP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, menjadi landasan hukum
yang berbeda dalam penanganan perkara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika sejak awal memiliki dua dimensi pendekatan. Pasal 127 membuka
peluang bagi penyalahguna untuk di dipenjara. Namun, Pasal 54-55 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 menyediakan jalur rehabilitasi medis dan sosial bagi
pecandu.
Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
menegaskan bahwa masa rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
Mahkamah Agung kemudian memperkuat jalur rehabilitasi ini melalui SEMA Nomor 4
Tahun 2010 dan Peraturan bersama tentang penempatan pecandu serta korban
penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi yang juga mencakup assesmen
terpadi oleh tim medis dan hukum. Dua wajah aturan ini akhirnya memicu tarik
ulur yang rumit di lapangan. Walaupun jalur rehabilitasi sudah jelas ada payung
hukumnya, pilihan kebijakan penegakan hukum di lapangan sering kali masih
menitikberatkan pada jalur pidana. Menjebloskan pelaku ke dalam sel tahanan
dianggap sebagai Solusi yang lebih cepat secara procedural ketibang mengurus
proses rehabilitasi medis yang di nilai berberlit-belit. Padahal kalau kita mau
jujur, ketergantungan narkotika itu adalah urusan medis yang obatnya adalah
penyembuhan, bukan kurungan sel.
Menghukum pemakai dengan
penjara hanya demi memberikan efek jera atau penderitaan terbukti tidak pernah
menyelesaikan akar masalah kecanduan itu sendiri. Jika ditinjau dari kacamata
Hak Asasi Manusia (HAM), memperlakukan individu yang butuh pertolongan medis
sebagai penjahat murni jelas sebuah kekeliruan besar yang sangat sulit untuk
masuk akal. Jaminan hak asasi manusia (HAM) atas pelayanan kesehatan tidak
muncul begitu saja. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin ha katas pelayanan
kesehatan Pasal 28 H ayat (1) serta perlindungan diri dan perlakuan yang
manusiawi Pasal 28 G dan 28 I. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan
Internasional tentang Hak ekonomi, sosial, dan budaya (ICESCR). Dalam kerangka
ini, hak kesahatan mencakup terapi bagi orang yang mengalami ketergantungan
narkoba (pecandu). Pemulihan (rehabilitasi) ini lebih tepat dipandang sebagai
kewajiban negara terhadap warganya, bukan sebuah kemurahan hati.
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2
januari 2026, arah penegakan hukum mengalami pergeseran filosofi yang cukup
mendasar Jika selama ini sistem peradilan cenderung fokus pada pemberian hukuman
pidana penjara, kini fokusnya beralih ke pendekatan yang lebih humanis. KUHP
Nasional ini mengutamakan pendekatan rehabilitatif, keadilan restoratif (restorative
justice), serta pemulihan bagi mereka yang terlibat dalam perkara hukum.
perubahan ini menjadi kesempatan besar untuk membuka jalan bagi penegakan hukum
yang tidak sekadar menghukum, melainkan memperbaiki. Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menyatakan
optimismenya bahwa aturan baru ini mampu mewujudkan keadilan yang lebih sejati
di tengah masyarakat.Salah satu bentuk nyata dari perubahan orientasi ini
terlihat jelas pada penanganan kasus hukum terkait narkotika dan zat adiktif:
1.
Pemisahan
Pasal yang Jelas: Tindak pidana narkotika secara umum diatur dalam Pasal 609
hingga Pasal 611 KUHP Nasional, sementara hal-hal yang berkaitan dengan
penguasaan atau kepemilikan zat diatur pada Pasal 111 hingga Pasal 126.
2.
Pendekatan
Medis Melalui Vonis Hakim: Berdasarkan Pasal 105, undang-undang ini memberikan
mandat yang kuat mengenai pentingnya pemulihan. Lewat pasal ini, hakim memiliki
dasar hukum yang tegas untuk menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi kepada
terdakwa yang mengalami kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, maupun zat
adiktif lainnya, sehingga penanganannya lebih tepat sasaran.
Sejalan dengan reformasi
tersebut, aturan mengenai proses beracara pun ikut diperbarui melalui Undang-Undang
No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
dirancang untuk memperkuat pelindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini
membatasi tindakan-tindakan sewenang-wenang atau upaya paksa dalam proses
penegakan hukum, sekaligus menjamin terciptanya proses peradilan yang jujur,
adil, dan transparan.
Bagi masyarakat,
kehadiran KUHAP baru ini membawa angin segar karena memberikan jaminan hak-hak
yang konkret. Pelindungan tersebut melekat erat di setiap tahapan hukum mulai
dari saat seseorang ditangkap, ditahan, hingga menjalani pemeriksaan di sidang
pengadilan agar semuanya berjalan sesuai dengan standar kemanusiaan yang adil
dan beradab. Namun, aturan hukum yang progresif secara normatif belum tentu
otomatis melahirkan praktik peradilan yang ideal. Dalam realitas penegakan
hukum saat ini, terdapat tiga ganjalan utama yang paling mendesak untuk
diselesaikan:
a.
Belum
Selarasnya Regulasi (Sinkronisasi Hukum): Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dan KUHP Nasional hingga kini belum sepenuhnya sejalan karena
pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika belum tuntas sebelum KUHP baru
berlaku. Meskipun telah ada langkah harmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 Tentang Penyesuaian tanpa adanya pedoman implementasi teknis yang
tegas di tingkat bawah, tafsir hukum di antara aparat penegak hukum menjadi
berbeda-beda. Akibat ketidakpastian hukum ini, para penyalahguna zat adiktif
terancam tetap diproses pidana penjara.
b.
Kaburnya
Batasan Antara Pengguna dan Pengedar: Garis perbedaan antara pengguna murni
(korban) dan pengedar di lapangan sering kali kabur. Institusi penegak hukum di
daerah, contohnya seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, mengakui sulit
menerapkan vonis rehabilitasi secara maksimal karena sebagian besar perkara
yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian sudah telanjur diberi label pasal
pengedar. Tanpa adanya proses asesmen yang objektif dan transparan sejak awal
penyidikan, pengguna berisiko salah diklasifikasikan sebagai pengedar, yang
secara langsung melanggar HAM karena menghilangkan hak rehabilitasi mereka.
c.
Keterbatasan
Infrastruktur dan Fasilitas Rehabilitasi: Keberhasilan program rehabilitasi
sangat bergantung pada kesiapan fasilitas tempat, tenaga medis ahli, konselor,
dan dukungan anggaran yang nyata. Saat seluruh faktor pendukung ini
serbaterbatas, putusan rehabilitasi hanya akan menjadi janji di atas kertas.
Keterbatasan layanan yang memadai ini pada akhirnya membuat hakim menghadapi
dilema moral dan ragu-ragu untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada para
pecandu karena tempat penampungannya belum siap.
Dampak buruk dari sistem
penegakan hukum yang terlalu bergantung pada hukuman penjara dan minim
rehabilitasi ini kini terlihat sangat jelas pada krisis kapasitas di berbagai
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan (Ditjenpas) per 2 Juni 2026, beban yang ditanggung oleh sistem
peradilan kita sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Dari total
kapasitas ideal nasional yang seharusnya hanya menampung 146,860 orang,
kenyataannya jumlah penghuni lapas dan rutan membengkak drastis hingga mencapai
272,577 orang. Angka statistik ini menunjukkan bahwa jumlah tahanan dan
narapidana di Indonesia sudah hampir dua kali lipat melewati daya tampung
fasilitas penafsiran yang tersedia. Penumpukan penghuni penjara ini sebagian
besar disumbang oleh perkara penyalahgunaan zat adiktif. Merujuk pada basis
data Ditjenpas tahun 2021, dari total 255,435 warga binaan di seluruh
Indonesia, sebanyak 139,088 orang di antaranya merupakan narapidana kasus
narkotika, yang artinya mencakup lebih dari separuh penghuni penjara secara
nasional.
Fenomena kepadatan
hunian lapas yang parah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan
sudah menyebar ke daerah terpencil. Sebagai contoh konkret, Lapas Kelas III
Namlea di Kabupaten Buru, Maluku, dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas yang
sangat ekstrem hingga mencapai 246% per Juli 2026, di mana fasilitas yang
sejatinya dirancang hanya untuk menampung 63 orang terpaksa harus dijejali oleh
155 penghuni. Situasi lapas yang terlampau padat ini membawa dampak berantai
terhadap penurunan kualitas penegakan hukum. Temuan dari Ombudsman Republik
Indonesia menunjukkan bahwa kondisi overcapacity memicu berbagai masalah
serius, mulai dari penurunan pemenuhan hak dasar warga binaan, hilangnya rasa
keadilan, hingga lumpuhnya fungsi pengawasan akibat minimnya jumlah petugas
sipir dibandingkan ribuan narapidana. Kondisi ini juga ditegaskan oleh kajian
dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyatakan bahwa
pelaksanaan rehabilitasi sosial di dalam lapas sulit mencapai target akibat
keterbatasan ruang gerak dan alokasi dana, di tengah berbagai tantangan
infrastruktur tersebut, perkembangan positif mulai terlihat dari dinamika
praktik peradilan di beberapa daerah. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Kota
Agung di Lampung tercatat pernah menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada beberapa
terdakwa kasus narkotika dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya melalui
sepuluh hari proses pemeriksaan persidangan. Langkah progresif ini menunjukkan
bahwa pemulihan yang ada dalam KUHP baru secara faktual dapat diimplementasikan
di tingkat pelaksanaan lapangan. Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh
institusi penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional
(BNN), dan Mahkamah Agung yang telah menandatangani kesepakatan bersama. Kerja
sama lintas sektoral ini menegaskan visi yang sama bahwa pecandu, penyalahguna,
dan korban penyalahgunaan narkotika harus ditempatkan sebagai subjek yang wajib
dipulihkan melalui jalur medis, bukan sekadar dijatuhi sanksi pidana penjara.
Namun, keberhasilan
putusan rehabilitasi tersebut tidak boleh berhenti pada tahap putusan
pengadilan saja, karena para penyalahguna masih harus menghadapi hambatan
sosiologis berupa stigma dan proses reintegrasi sosial setelah menyelesaikan
masa pemulihan. Setelah kembali ke lingkungan masyarakat, mereka sering kali
menghadapi pengucilan, penolakan saat mencari lapangan pekerjaan, serta
penilaian negatif yang melekat secara permanen. Kondisi lingkungan yang tidak
kondusif ini justru memperbesar risiko residivisme atau kembali terjerumus ke
dalam ketergantungan narkotika. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang utuh
bagi para mantan pecandu tidak hanya mencakup hak atas pelayanan kesehatan atau
jaminan akses pekerjaan selama masa pemulihan, tetapi juga mencakup jaminan
penerimaan kembali di tengah masyarakat agar mereka dapat berfungsi secara
normal dan produktif.
Maka dari itu, agar
pembaruan hukum yang progresif ini tidak hanya menjadi regulasi formal tanpa
realisasi, diperlukan rekomendasi konkret yang berfokus pada perbaikan di
tingkat pra-ajudikasi atau tahap awal penyidikan. Ketika undang-undang baru
mengenai narkotika disahkan, negara harus merumuskan skema yang jelas guna
menyelaraskan substansi KUHP dan KUHAP baru dengan proses pelaksanaan di
lapangan. Hal ini mencakup kewajiban untuk membangun basis data penanganan
kasus narkotika yang transparan serta optimalisasi fungsi Tim Asesmen Terpadu
(TAT) yang mandiri. Melalui TAT yang diisi oleh tim medis dan ahli hukum secara
objektif, penilaian terhadap status hukum seseorang sejak awal penangkapan
dapat berjalan secara akurat sehingga dapat meminimalisasi celah terjadinya
kesalahan kualifikasi pasal dakwaan.
Pada akhirnya, Badan
Narkotika Nasional (BNN) juga dituntut untuk terus meningkatkan akuntabilitas
dan independensi lembaga. Peningkatan kualitas pelaksanaan asesmen harus
menjadi prioritas utama agar pemisahan antara pecandu sebagai korban dengan
pengedar atau bandar narkoba sejati dapat dilakukan secara presisi dan objektif
sejak awal proses penyidikan. Negara berkewajiban hadir untuk memberikan
jaminan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga
negara. Melalui sinergi regulasi yang selaras, transparansi data perkara, serta
penguatan institusi penegak hukum yang berintegritas, tujuan reformasi hukum
pidana nasional yang humanis dan berkeadilan dapat diwujudkan secara nyata di
Indonesia.
Pada akhirnya,
perdebatan antara menghukum dan memulihkan kembali pada satu pertanyaan
mendasar: apakah sistem hukum masih memperlakukan manusia sebagai manusia? KUHP
dan KUHAP baru secara normatif telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat
bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) para penyalahguna narkotika. Di sisi
lain, fakta empiris mengenai kondisi overcrowding di lembaga
pemasyarakatan menunjukkan konsekuensi serta beban sosial ekonomi yang sangat
besar akibat penerapan kebijakan punitif atau penghukuman penjara di masa lalu.
Namun, landasan hukum yang progresif tersebut baru akan bermakna apabila
diikuti oleh harmonisasi regulasi yang selaras, aparatur penegak hukum dalam
mengklasifikasikan perkara, serta ketersediaan layanan rehabilitasi yang
memadai di lapangan. Hukum yang baik tidak hanya berfungsi untuk memberikan
efek jera atau memenjarakan, melainkan juga harus mampu memulihkan.
Dea Syefa NabilaMahasiswa PascaSarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik