Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Penerapan Sanksi Tindakan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Menurut KUHP Nasional Sebagai Jaminan HAM
Politik & Hukum - Alya Sasabila Siahaan -
Foto: Dokumentasi Kegiatan (Sumber: Dock Pribadi)
Selama ini, kebijakan hukum pidana terhadap
penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menggunakan paradigma pemidanaan
retributif yang memandang setiap individu penyalahguna narkotika sebagai pelaku
kejahatan yang layak dipenjarakan. Namun, kenyataannya konsep pemidanaan
retributif yang mengedepankan pemenjaraan gagal memberikan efek jera (deterrent
effect) karena hukuman penjara sering kali hanya berfungsi sebagai bentuk
isolasi tanpa menyentuh akar persoalan yang melatarbelakangi penyalahgunaan
narkotika. Selain itu, mengubah penyalahguna narkotika menjadikan LAPAS sebagai
sekolah kejahatan (crime school) dan tempat subur peredaran gelap
narkotika. Pergeseran paradigma
pemidanaan retributif mengalami perubahan dengan pembaharuan hukum pidana
melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Paradigma hukum pidana tidak lagi berfokus pada keadilan
retributif, tapi berbasis pada keadilan korektif (corrective justice),
keadilan restoratif (restorative justice), dan keadilan rehabilitatif (rehabilitative
justice sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional,
sehingga pidana penjara ditempatkan sebagai ultimum remedium. KUHP
Nasional memberikan pembaharuan penerapan pemidanaan melalui Double Track
System (sistem dua jalur). Konsep ini menempatkan sanksi pidana (punishment)
dan sanksi tindakan (treatment) pada posisi yang sejajar dan seimbang
yang diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHP Nasional, yang menetapkan bahwa
tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok meliputi
konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/atau
perbaikan akibat tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 105 Ayat (1) menegaskan
bahwa sanksi tindakan berupa rehabilitasi wajib dijatuhkan kepada terdakwa yang
mengalami kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
serta/atau penyandang disabilitas mental dan intelektual. Ketentuan dalam KUHP
sejalan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, bahwa hakim yang memeriksa
perkara penyalahguna/pecandu narkotika berwenang untuk memutus atau menetapkan
yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi ini diposisikan sebagai sanksi
tindakan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Rehabilitasi merupakan langkah krusial dan paling
mendasar dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika karena
pendekatan ini menempatkan korban sebagai individu yang membutuhkan pemulihan
medis dan psikologis, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Rehabilitasi mencakup penerimaan awal, rehabilitasi
medis, rehabilitasi sosial, hingga tahap pascarehabilitasi. Dalam kerangka
Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, ditegaskan secara imperatif bahwa pecandu dan
korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan
ini menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk tindakan pidana yang
bersifat treatment-oriented, bukan sekadar hukuman yang berfokus pada
pencegahan pengulangan tindak pidana dan perlindungan masyarakat dalam jangka
panjang.
Implementasi sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi
penyalahguna narkotika mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke
dalam struktur hukum pidana positif, bahwa negara tidak hanya memfokuskan diri
pada pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga pada perlindungan
harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu, termasuk bagi penyalahguna
narkotika sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 52 bahwa pemidanaan ditegaskan
bukan untuk merendahkan martabat manusia. Pemenuhan rehabilitasi bagi
penyalahguna narkotika merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak
asasi manusia (HAM). Konstitusi UUD 1945 melalui Pasal 28A hingga 28J yang
secara tegas menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh
karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memosisikan para pengguna
narkotika tidak semata-mata sebagai pelanggar hukum, melainkan juga sebagai
korban yang berhak mendapatkan penanganan medis, pemulihan sosial, serta
perlindungan hak asasinya secara utuh.
Hal ini berlandaskan pada Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945
mengenai jaminan perlindungan dari perlakuan kejam dan merendahkan martabat,
bahwa negara wajib memperlakukan penyalahguna narkotika secara manusiawi
melalui rehabilitasi sebagai hak fundamental. Pasal 28H Ayat (1) menjamin hak
atas kesehatan (right to health) yang merupakan kewajiban mutlak negara
yang harus diberikan secara inklusif tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan
bagi individu yang menyalahgunakan narkotika karena mengalami gangguan fungsi
otak kronis dengan risiko kekambuhan (relapse) yang tinggi sehingga pemenuhan
layanan medis dan psikologis ini menjadi wujud nyata tanggung jawab pemerintah
dalam mengemban amanat Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi dan
memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara. Tanggung jawab tersebut diperkuat
dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan penyediaan fasilitas
kesehatan dan rehabilitasi yang mudah diakses serta tersedia secara memadai.
Sehingga, pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui
KUHP Nasional dan regulasi narkotika telah membuktikan bahwa keadilan tidak
lagi diukur dari seberapa berat pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana.
Dengan mengintegrasikan konsep perlindungan masyarakat (social defence)
dan kesejahteraan sosial (social welfare), rehabilitasi medis dan sosial
diposisikan sebagai salah satu sistem pemidanaan yang jauh lebih humanis,
proporsional, dan adaptif terhadap perlindungan hak asasi manusia. Memposisikan
korban penyalahgunaan narkotika sebagai individu yang wajib dipulihkan hak-hak
dasarnya adalah wujud nyata dari kedaulatan hukum yang berlandaskan Hak Asasi
Manusia.
Alya Sasabila SiahaanMahasiswi PascaSarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas • Editor: Widya Dwi
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik