Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Dinamika Hukum dan Ham: Sudahkah Hak Kita Terlindungi di Bawah KUHP Nasional?
Politik & Hukum - Dea Syefa Nabila -
Foto: Ilustrasi Gambar (Sumber: Artificial Intelligence )
Hampir sepuluh bulan
setelah KUHP baru berlaku pada 2 Janurari 2026, kita sudah punya bahan yang
cukup untuk menilai seberapa matang aturan tersebut. Bahannya bukan lagi draf
atau perdebatan di ruang seminar, melainkan Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), hingga
akhir Mei, Sudah tercatat 23 permohonan uji materi terhadap KUHP Nasional dan
jumlahnya tent uterus bertambah. Banjir gugatan sebanyak itu layak dibaca
sebagai sinyal penting bagi siapa pun yang mengikuti dinamika hukum dan ham di
Indonesia. Sebab, hamper semua Pasal yang digugat bersinggungan langsung dengan
hak-hak dasar warga, seperti kebebasan berekspresi, perlindungan dari penahanan
sewenang-wenang hingga ha katas privasi. Sebagian jawabannya ada pada dua
putusan Agustus lalu.
Pada 12 Agustus MK
menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal
218-219) hanya dapat dituntut atas aduan langsung dari Presiden dan Wakil
Presiden sendiri. Enam belas hari (16) hari kemudian, pada 28 Agustus, MK
mengabulkan seluruh permohonan atas Pasal 240 dan 241, sehingga ketentuan
pidana penghinaan tergadap pemerintah atau lembaga negara tidak lagi mengikat.
Dalam pertimbangannya, MK merujuk Putusan tahun 2026 yang tessssssssslah membatalkan
Pasal yang serupa di KUHP Lama. MK menilai kehadiran norma baru tersebut justru
beresiko memperluas objek yang dilindungi. Dua putusan ini bisa dibaca dengan
dua cara. Kelompok optimistis akan mengatakan bahwa mekanisme koreksi
konsitusional bekerja, disisi lain pemerintah pun menyatakan dukungannya
terhadap putusan soal Pasal 218.
Pandangan yang lebih
muram akan mencatat bahwa ketentuan yang dua puluh tahun lalu sudah pernah
dibatalkan, kini kembali muncul dalam rumusan lain. Akibatnya ketentruan
tersebut harus dibatalkan ulang lewat gugatan para mahasiswa. Putusan soal
Pasal 218 pun belum menutup semua persoalan. Sejumlah analis, antara lain dalam
tulisan di The Conversation Indonesia, mengingatkan bahwa batas antara
kritik dan penghinaan masih bisa ditafsirkan ke mana-mana. Disitulah letak
persoalannya, mengandalkan Mahkamah Konsitusi (MK) untuk merapikan Pasal demi
Pasal memakan biaya yang mahal, waktu yang lambat, dan tidak adil bagi mereka
yang kebetulan diproses sebelum putusan tersebut keluar. Bahkan, berbagai
ulasan hukum sampai harus membahas Nasib perkara yang masih berjalan dengan
dasar Pasal yag baru dibatalkan, padahal, jika merujuk pada hukum acara perkara
seperti itu semestinya langsung di hentikan.
Dari sudut HAM,
kebebasan berekspresi dan kepastian hukum tidak seharusnya bergantung pada
seberapa sepat sebuah gugatan diputus. Hal serupa terlihat pada hukum acara.
Sejak awal tahun KUHAP baru terus diuji berkali-kali. Seorang pemohon yang
berprofesi Advokat, misalnya, mempersoalkan Pasal 100 ayat (5) huruf b dan c
karena menurutnya Pasal itu membuka ruang bagi Aparat untuk menjadikan
pembelaan diri dan penyangkalan tersangka sebagai dasar penahanan. DPR
membantah dengan menegaskan bahwa KUHAP 2025 justru memperkuat posisi Advokat
dan hak tersangka untuk didampingi di setiap tahap pemeriksaan. Persoalan lain
menyangkut institusi praperadilan. Pada 19 Oktober lalu, MK masih mendengarkan
keterangan pemerintah dalam pengujian ketentuan tersebut.
Sementara itu, pada perkara lain, ada pemohon
yang mengeluhkan praktik praperadilan yang diajukan secara berulang karena
dinilai sengaja menunda pemeriksaan pokok perkara. Praperadilan adalah pintu
perlindungan hak warga yang sedang berhadapan dengan proses pidana, tetapi
fungsinya tampak masih dicari keseimbangannya. Persoalan yang lebih mendasar
adalah masih adanya kekosongan hukum terkait penyadapan. Ketua Komisi III DPR
pada November 2025 lalu telah menyatakan bahwa KUHAP baru memang tidak mengatur
penyadapan sama sekali karena mekanisme tersebut akan dibuat melalui
Undang-Undang khusus. Saat ini, sebagian besar fraksi pun telah sepakat bahwa
tindakan penyadapan harus berdasarkan izin pengadilan. RUU penyadapan telah
masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026 dan Badan Keahlian DPR sedang
menyusun nasakah akademiknya, realitas dilapangan berkata lain.
Sampai April 2026,
Kepala Badan Keahlian DPR mencatat belum ada aturan khusus yang komprehensif.
Akibatnya, regulasi mengenai pengaturan penyadapan saat ini masih tersebar di
berbagai Undang-Undang sektoral seperti Undang-Undang KPK, Undang-Undang Polri,
Undang-Undang Intelejen, dan Undang-Undang ITE. Sejauh yang saya tau dan
telusuri hingga Oktober ini, RUU Penyadapan tersebut belum kunjung disahkan. Perbandingannya
sangat menarik. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dibahas dan disahkan oleh DPR
bersama pemerintah hanya dalam waktu sekitar enam (6) minggu yaitu sejak akhir
Agustus hingga akhirnya disahkan pada 6 Oktober lalu, karena MK memang memberi
tenggat hingga Oktober 2026. Sementara itu, RUU Perampasan Aset pun baru
dijanjikan selesai paling lambat pada 15 Desember 2026. Artinya, kecepatan
legislasi bukan soal kemampuan, melainkan soal prioritas dan tenggat.
Penyadapan, yang menyangkut privasi setiap warga, belum mendapat dorongan
serupa.
Sepuluh bulan terakhir
ini mengajarkan bahwa MK memang bisa mengoreksi cacat hukum. Namun, koreksi
tersebut datang satu per satu. Hanya setelah ada warga atau mahasiswa yang
memiliki waktu, biaya, dan keberanian untuk menggugat. Perlindungan hak warga
negara mestinya dipasang lebih dulu di huku, yaitu dalam rumusan pasal, aturan
turunan, hingga pedoman aparat. Mahkamah Agung (MK), yang menurut pemberitaan
pertengahan Oktober ini menerbitkan sejumlah surat ederan sebagai panduan
teknis hakim, sudah mulai mengambil Langkah nyata dari rumpun peradilan. Perlu
diingat bahwa banyak keputusan penting justru telah diambil jauh sebelum
perkara sampai ke tangan hakim, yakni di ruang pemeriksaan kepolisian dan
kejaksaan.
Lantas, seberapa
terlindungikah hak-hak konstitusional kita? Jawabannya jelas: perlindungan kita
melimpah di atas kertas undang-undang, tetapi masih gersang dalam tataran
implementasi. Meski KUHAP baru memberikan ruang lebih luas bagi penguatan
posisi advokat dan hak tersangka, serta MK telah memangkas pasal-pasal karet
pemidana kritik, celah hukum masih menganga. Aturan penyadapan masih
menggantung tanpa payung hukum khusus, sementara instrumen penahanan dan
praperadilan terus-menerus digugat. Dinamika hukum dan HAM kita pada tahun 2026
tidak boleh diukur dari tumpukan pasal baru yang lolos dari ketukan palu MK.
Indikator sejatinya adalah seberapa jarang masyarakat harus terpaksa mendatangi
ruang sidang pengadilan demi merebut kembali hak mereka yang dirampas."
Dea Syefa NabilaMahasiswi PascaSarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas • Editor: Eko Subianto
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik