Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Penerapan Exclusionary Rule terhadap Berita Acara Pemeriksaan Hasil Interogasi Koersif untuk Perlindungan Hak Tersangka
Politik & Hukum - Maulidya Rahmi -
Foto: Ilustrasi Gambar (Sumber: Artificial Intelligence )
Proses peradilan pidana tidak
hanya bertujuan menemukan kebenaran, tetapi juga harus menjamin perlindungan
hak asasi manusia. Namun, dalam praktik penyidikan, keterangan tersangka
terkadang diperoleh melalui tekanan psikologis, intimidasi, ancaman, atau kekerasan.
Keterangan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
dan berpotensi digunakan dalam proses pembuktian. Persoalannya, apakah
keterangan yang diperoleh melalui pemaksaan masih layak digunakan untuk
membuktikan kesalahan seseorang?
Larangan penyiksaan dan perlakuan
yang merendahkan martabat manusia telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) UUD
1945 serta berbagai instrumen hukum hak asasi manusia. Jaminan tersebut
menegaskan bahwa pencarian kebenaran tidak dapat membenarkan penggunaan
cara-cara yang melanggar hak tersangka. Oleh karena itu, perlindungan hukum
tidak cukup hanya dengan melarang tindakan koersif, tetapi juga perlu
menentukan akibat hukum terhadap keterangan yang diperoleh melalui tindakan
tersebut.
Dalam konteks ini, exclusionary
rule menjadi penting sebagai doktrin yang memungkinkan alat bukti yang
diperoleh secara melawan hukum dikesampingkan dari proses pembuktian. Penerapan
doktrin ini bertujuan mencegah aparat penegak hukum memperoleh keuntungan
pembuktian dari pelanggaran hak tersangka sekaligus menjaga integritas
peradilan pidana.
Exclusionary Rule dalam Hukum
Acara Pidana Indonesia
Perkembangan hukum acara pidana
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana memberikan dasar penting untuk menilai keabsahan alat bukti.
Pasal 235 ayat (3) sampai dengan ayat (5) mengatur persyaratan perolehan alat
bukti secara sah dan kewenangan hakim dalam menilai keabsahannya. Ketentuan ini
relevan untuk menguji keterangan dalam BAP yang diduga diperoleh melalui penyiksaan,
intimidasi, atau pemaksaan.
Meskipun demikian, keberadaan
aturan mengenai keabsahan alat bukti belum dengan sendirinya menyelesaikan
seluruh persoalan penerapannya. Hakim tetap perlu menilai bagaimana keterangan
diperoleh, apakah tersangka memberikan keterangan secara bebas, dan apakah
terdapat bukti yang mendukung dugaan pemaksaan. Keberadaan tanda tangan
tersangka dalam BAP tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk
menyatakan bahwa keterangan tersebut diberikan secara sukarela.
Dengan demikian, BAP perlu
dinilai tidak hanya berdasarkan kelengkapan formal, tetapi juga berdasarkan
keabsahan proses pembuatannya. Apabila terbukti bahwa keterangan diperoleh
melalui penyiksaan atau pemaksaan yang melanggar hukum, keterangan tersebut
harus dikesampingkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Parameter Pengujian BAP Hasil
Interogasi Koersif
Penerapan exclusionary rule
membutuhkan parameter yang jelas agar pengujian keabsahan BAP tidak bergantung
pada penilaian subjektif semata. Setidaknya terdapat tiga aspek yang perlu
diperhatikan, yaitu hubungan antara tindakan koersif dan munculnya keterangan,
tingkat pelanggaran terhadap hak fundamental tersangka, serta keandalan isi
keterangan.
Pertama, hakim perlu menilai
apakah terdapat hubungan antara tindakan aparat, seperti ancaman atau
intimidasi, dengan keterangan yang diberikan tersangka. Kedua, hakim harus
mempertimbangkan sifat dan tingkat pelanggaran hak yang terjadi, terutama
apabila tindakan tersebut melibatkan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
martabat manusia. Ketiga, isi keterangan perlu dibandingkan dengan keterangan
di persidangan dan alat bukti lainnya untuk menilai konsistensi serta
keandalannya.
Pengujian tersebut penting karena
pengakuan tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tekanan selama
pemeriksaan dapat mendorong seseorang memberikan keterangan yang tidak sesuai
dengan fakta. Oleh sebab itu, pengakuan yang tercantum dalam BAP tidak
seharusnya diterima secara otomatis tanpa pemeriksaan terhadap proses perolehannya.
Peran Hakim dan Penguatan
Mekanisme Perlindungan
Hakim memiliki peran penting
dalam memastikan bahwa pembuktian pidana berlangsung secara adil. Ketika
terdakwa menyatakan bahwa BAP diperoleh melalui tekanan atau pemaksaan, hakim
perlu memeriksa keberatan tersebut dengan mempertimbangkan keterangan para
pihak dan bukti pendukung yang relevan. Bantahan penyidik maupun keberadaan
tanda tangan tersangka tidak seharusnya secara otomatis mengakhiri pengujian.
Selain pengujian dalam
persidangan, perlindungan terhadap tersangka dapat diperkuat melalui
pengembangan mekanisme pemeriksaan pendahuluan untuk menilai keabsahan
perolehan keterangan. Mekanisme tersebut dapat memberikan kesempatan kepada
tersangka atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan sebelum BAP
digunakan lebih lanjut dalam proses pembuktian. Penguatan mekanisme ini
merupakan usulan pembaruan hukum yang perlu dirumuskan secara jelas agar
selaras dengan sistem hukum acara pidana Indonesia.
Pada akhirnya, penerapan exclusionary
rule terhadap BAP hasil interogasi koersif bukan semata-mata persoalan
teknis pembuktian. Doktrin ini merupakan instrumen untuk memastikan bahwa
perlindungan hak tersangka benar-benar diterapkan dalam praktik penegakan
hukum. Melalui parameter pengujian yang objektif, penilaian hakim yang cermat,
dan mekanisme keberatan yang efektif, hukum acara pidana dapat mencegah
penggunaan keterangan yang diperoleh secara melawan hukum, mengurangi risiko
kesalahan pemidanaan, dan menjaga integritas peradilan.
Keberhasilan perlindungan hak
tersangka pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan larangan
penyiksaan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kesediaan
aparat penegak hukum dan hakim untuk memastikan bahwa setiap alat bukti diperoleh
melalui proses yang sah dan menghormati martabat manusia.
Maulidya RahmiMahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas • Editor: Redaksi
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik