Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Hak Asasi Manusia di Balik Jeruji Ketika Pecandu Narkoba Diperlakukan Seperti Penjahat
Politik & Hukum - Ferdiansyah Athallah -
Foto: Ilustrasi Gambar (Sumber: Artificial Intelligence )
Bayangkan
seseorang tertangkap membawa 0,3 gram sabu. Bukan pengedar, bukan bandar. Dia
seorang pecandu yang kecanduan. Tapi karena hukum kita lama belum memberi
ruang, hakim tak punya pilihan selain menjatuhkan hukuman penjara
bertahun-tahun. Itulah yang selama ini terjadi di Indonesia, dan angkanya bukan
main-main.
Per
April 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengungkapkan
bahwa dari total 271.602 warga binaan di lapas dan rutan seluruh Indonesia,
146.376 orang atau 53 persennya adalah narapidana kasus narkotika. Lapas kita
sudah kelebihan kapasitas 85 persen. Separuh lebih penghuninya adalah kasus
narkoba. Dan ironisnya, banyak dari mereka bukan bandar besar, melainkan
pemakai dengan barang bukti yang jumlahnya bisa lebih kecil dari sepotong
permen.
Inilah
paradoks besar hukum narkotika Indonesia. Kita menghabiskan anggaran negara
yang luar biasa untuk mengurung rantai terbawah dari jaringan narkotika,
sementara aktor pengendali jaringannya tetap beroperasi bebas. Lapas yang penuh
sesak justru rawan jadi tempat peredaran narkoba baru di balik tembok penjara.
Sistem yang dirancang untuk memberantas kejahatan, dalam praktiknya justru
melanggengkan strukturnya.
Masalah
utamanya ada pada apa yang disebut “pidana minimum khusus” dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini menetapkan batas bawah hukuman
yang wajib dijatuhkan hakim, tidak peduli seberapa kecil peran terdakwa atau
seberapa sedikit barang buktinya. Hakim kehilangan ruang untuk mempertimbangkan
kasus per kasus secara adil. Seorang pengguna yang butuh rehabilitasi bisa
mendapat hukuman yang sama beratnya dengan pengedar kelas menengah, hanya
karena undang-undang tidak memberi pilihan lain.
Masalah
ini sudah lama disadari. Bahkan Mahkamah Agung sempat mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 untuk memberi hakim landasan
menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam kondisi tertentu. Fakta bahwa
lembaga tertinggi peradilan harus menerbitkan surat edaran khusus demi
menerobos kekakuan undang-undang sendiri sudah bicara banyak tentang betapa
bermasalahnya sistem ini.
Kabar
baiknya, ada perubahan besar yang mulai berjalan. Sejak 2 Januari 2026, KUHP
Nasional berlaku efektif menggantikan produk hukum warisan kolonial Belanda
yang sudah lebih dari satu abad kita pakai. KUHP baru ini membawa semangat yang
berbeda. Hukuman tidak lagi sekadar balas dendam, tapi juga harus bertujuan
merehabilitasi pelaku dan memulihkan hubungannya dengan masyarakat. Hakim
didorong mempertimbangkan motif, latar belakang sosial-ekonomi, dan prospek pemulihan
sebelum memutus. Hakim bukan lagi sekadar penghitung masa tahanan.
Bersamaan
dengan itu, terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Undang-undang ini melakukan sesuatu yang sudah lama ditunggu: menghapus ancaman
pidana minimum khusus dari sebagian besar pasal-pasal Undang-Undang Narkotika.
Artinya, hakim kini punya ruang lebih besar untuk menjatuhkan hukuman yang
proporsional. Seorang pecandu yang seharusnya direhabilitasi tidak lagi harus
berakhir di penjara hanya karena undang-undang tidak memberi pilihan lain.
Jika
melihat dari sudut pandang hak asasi manusia, perubahan ini penting. Indonesia
sudah meratifikasi kovenan internasional yang menjamin hak atas kesehatan,
termasuk hak atas akses rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan zat adiktif.
Memasukkan pecandu ke penjara alih-alih memberikan mereka perawatan medis bukan
hanya tidak efektif, tapi juga melanggar komitmen HAM yang sudah kita
tandatangani sendiri.
Tapi
ada satu soal yang belum selesai, hukuman mati untuk kasus narkotika.
Undang-Undang Narkotika masih memuat ancaman hukuman mati untuk pengedar
golongan berat. Standar HAM internasional menyatakan hukuman mati hanya boleh
diterapkan untuk “kejahatan paling serius” yang mengakibatkan kematian
langsung. Perdagangan narkotika, sebesar apapun skalanya, umumnya tidak masuk
kategori itu menurut tolok ukur hukum internasional. Ini masih menjadi ganjalan
yang perlu diselesaikan melalui revisi menyeluruh Undang-Undang Narkotika ke
depan.
Yang
juga perlu diingat ialah perubahan di atas kertas saja tidak cukup. Hakim perlu
pelatihan agar benar-benar paham filosofi pemidanaan baru yang dibawa KUHP
Nasional. Fasilitas rehabilitasi medis dan sosial harus tersedia dan terjangkau
di seluruh penjuru Indonesia, bukan hanya di kota besar. Selama rehabilitasi
masih jadi barang mewah yang sulit diakses, ketentuan di undang-undang tetap
akan tinggal janji.
Kita
perlu mulai memisahkan dengan tegas antara dua kelompok yang selama ini
disamaratakan yakni pengedar yang memang harus ditindak keras, dan pengguna
yang butuh pertolongan. Keduanya butuh respons hukum yang berbeda. Memenjara
pecandu bukan solusi, justru menambah masalah. Rehabilitasi bukan kelemahan
hukum, tapi pendekatan yang lebih masuk akal, lebih manusiawi, dan terbukti
lebih efektif.
Reformasi
hukum narkotika yang sedang berjalan ini adalah langkah maju yang nyata. Tapi
perjalanan belum selesai. Undang-Undang Narkotika perlu direvisi secara
menyeluruh agar tidak lagi sekadar merespons narkotika sebagai ancaman keamanan
semata, tapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat yang butuh penanganan
berbasis bukti. Negara-negara yang sudah lebih dulu bergerak ke arah
dekriminalisasi pengguna terbukti berhasil menekan angka overdosis dan
penyebaran penyakit tanpa membuat peredaran narkotika makin bebas. Indonesia
punya kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka, bukan mengulang
kesalahan yang sama selama puluhan tahun.
Ferdiansyah AthallahMahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Andalas • Editor: Eko Subianto
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik