Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Komitmen Negara Terhadap HAM Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan
Politik & Hukum - Thailla Fianesia -
Foto: Ilustrasi gambar ( Sumber: Dock Pribadi)
HAM
merupakan seperangkat kan yang melekat dalam setiap individu dan diakui secara
universal dan tidak boleh dilanggar. HAM akan mencakup beberapa aspek yang
berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan hak dari setiap individu. Aspek
tersebut, terdiri dari hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak untuk tidak
diperlakukan secara berbeda (non diskriminasi), hak partisipasi dan
keterlibatan, hak kebebasan dan otonomi, dan hak tanggung jawab negara.
Konsep HAM
di Indonesia merupakan konsep awal yang wajib untuk dipahami agar dapat
menghubungkannya kedalam instrument hukum yang lebih spesifik. Dalam merumuskan
konsepsi HAM, terdapat 2 (dua) komponen utama yang harus dipahami, yaitu konsep
HAM yang digunakan dalam konsepsi dan objek apa saja yang seharusnya dilindungi
melalui perangkat HAM. Ketentuan terkait dengan HAM dapat dilihat dalam Alinea
Pertama dalam Pembukaan UUD 1945.
Dalam
pembaharuan KUHP dan KUHAP di Indonesia terlihat bahwa negara Indonesia sudah
berusaha untuk memberikan komitmen HAM dalam pembaharuan hukum pidana. Dalam
prinsip dasar hukum pidana menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk
merendahkan martabat manusia, pertimbangan hakim dapat emmberikan pemaafan
hakim jika dimungkinkan dalam hal ikhwal, dan dalam melakukan penegakan hukum
pidana hakim harus menggambarkan keadilan dan kepastian hukum. Tetapi, jika
terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka hakim harus
mengutamakan keadilan.
Ketentuan
ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, BAB III Paragraf 2 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 53. KUHP
Nasional melakukan perubahan terkait dengan tidak adanya pembagian kategori
tindak pidana, seluruh tindak pidana ditempatkan dalam satu kelompok, terdapat
sistem kategori denda, mengakomodasi living law, dan merumuskan tujuan
pemidanaan secara jelas yang menggambarkan konsep HAM. Tujuan pemidanaan dapat
dilihat dalam Pasal 51 KUHP Nasional.
Dengan
adanya pembaharuan dalam KUHP, tentunya akan mempengaruhi bagaimana kinerja
aparat penegak hukum dalam mengutamakan HAM. Salah satunya, dapat dilihat dari
pengaturan ketentuan Advokat. KUHAP lama mengatur peran advokat secara
terbatas, tentunya jika hal ini tidak diikuti dengan reformasi mekanisme
penunjukan advokat bagi tersangka yang tidak mampu maka komitmen negara
terhadap HAM tidak dapat tergambar.
Dalam
pembaharuan KUHAP saat ini, advokat berada di posisi aktif dan strategis.
Advokat wajib untuk terlibat dalam setiap penegakan hukum, terdapat dalam Pasal
32 KUHAP 2025. Oleh karena itu, penguatan posisi advokat bertujuan agar dalam
pemeriksaan persidangan, hakim dapat memeproleh informasi yang jelas, rinci,
terang, dan objektif terhadap perkara yang sedang ditangani yang dimulai dari
tahap penyidikan. Pemahaman aparat penegak hukum terkait dengan pembaharuan
hukum pidana yang berkaitan dengan HAM harus dikembangkan. Hal ini akan
terlihat percuma, jka pembaharuan hanya pada aturan hukum, tetapi dalam
pelaksanaan ataupun implementasi oleh aparat penegak hukum tidak dapat terlihat
oleh masyarakat. tentunya besar beban aparat penegak hukum dalam membantu dan
menjamin komitmen negara terhadap HAM melalui pembahruan hukum pidana.
Selain itu,
perkembangan hukum pidana juga berkaitan dengan permasalahan yang ada di
lembaga pemasyarakatan. Saat ini lembaga pemasyarakatan mengalami permasalahan
overcrowded, tentunya akan berdampak terhadap pembinaan. Dengan tidak maksimal
nya proses pembinaan, juga memberikan dampak negatif terhadap proses
reintegrasi sosial di masyarakat.
Proses
reintegrasi sosial, juga merupakan hak asasi manusia setiap narapidana yang
telah selesai menjalankan masa pidana nya di lembaga pemasyarakatan. Setiap
mantan narapidana juga berhak untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki
dalam dirinya masing-masing. Tetapi dalam praktiknya masyarakat masih
memberikan stigma negatif terhadap mantan narapidana tersebut, terutama bagi
pelaku residivis. Terdapat beberapa faktor seseorang menjadi residivis, yaitu faktor
ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kondisi sosial masyarakat,
dan faktor kurangnya efek jera penjatuhan sanksi.
Reintegrasi
sosial memerlukan adanya pendekatan psikologis yang mengembalikan rasa percaya
diri, martabat, dan motivasi untuk berubah. Tetapi, ketentuan ini tidak mutlak
dan sering diabaikan. Padahal reintegrasi pada dasarnya tidak hanya fisik yang
kembali ke masyarakat, tetapi mental dan emosional yang seimbang juga snagat
dibutuhkan. Budaya masyarakat saat ini yang memberikan penghukuman secara
sosial sudah saatnya dilakukan perubahan budaya menjadi budaya yang memulihkan.
Oleh karena itu, penran dari kesadaran hukum dalam diri seseorang dan etika
publik menjadi aspek utama.
Reintegrasi
juga merupakan penguatan seseoraang untuk ia dapat kembali tetap menajdi
manusia. Proses reintegrasi sosial juga menjadi bagian bencana alam yang
berkaitan dengan pemberatan pidana. Faktor psikologi juga akan mempengaruhi
penerimaan masyarakat, yang akan terhubung dengan disabilitas mental.
Oleh karena
itu, perkembangan dinamika hukum pidana juga harus memperhatikan bagaimana
kondisi pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Karena lembaga
pemasyarakatan merupakan tahap akhir bagi setiap narapidana untuk menentukan
apakah ia akan dapat berubah nantinya atau tetap melakukan kejahatan kembali
seperti sebelumnya. Permasalahan overcrowded di lapas juga harus menjadi
perhatian utama bagi dinamika hukum pidana. karena tidak hanya peraturan saja
yang seharusnya diperhatikan, tetapi juga terhadap bagaimana pelaksanaan dari
aturan tersebut juga membutuhkan evaluasi secara berkala.
Thailla FianesiaMahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik