Ringkasan aktivitas redaksi Petang Republik hari ini.
Buka antrean →
0Berita terbit
0Video terbit
0Galeri terbit
0Opini terbit
0Total dilihat
Komposisi Konten
Kategori Teratas dari konten terbaru
Konten Terbaru
Paling Banyak Dilihat dari konten terbaru
Optimalkan Gambar & Database
Memindahkan foto lama (yang tersimpan sebagai teks di database) menjadi berkas ringan, supaya situs tetap cepat walau artikel sudah puluhan ribu. Aman dijalankan berulang; jika terhenti, klik lagi untuk melanjutkan.
Belum dijalankan.
Aksi Cepat
Tulis Berita / Karya
Untuk puisi: tekan Shift+Enter untuk pindah baris dalam satu bait, Enter untuk bait baru. Pilih kategori "Puisi & Sastra" agar tampil rata tengah.
0 kata
Kirim Video
Kelola Opini & Editorial Beranda
Berita yang Sudah Terbit
Video yang Sudah Terbit
Kirim Galeri Foto
0 / 12 foto
Galeri yang Sudah Terbit
Profil Admin
Foto tampil di panel admin dan di kartu penulis artikel jika nama penulis sama dengan nama tampil ini.
Antrean Verifikasi Tulisan
Tulisan dari penulis masuk ke sini dan tidak terbit otomatis. Editor menyunting dan memverifikasi, lalu admin menetapkan layak atau tidak layak terbit dan memberi tahu penulis.
Tinjau Tulisan
Beri tahu penulis
Susunan Redaksi
Ubah nama, jabatan, bio, dan foto. Susunan ini tampil sebagai slide di halaman Redaksi. Anggota yang namanya kosong tidak ditampilkan.
Daftar Opini & Editorial Terbit
Dari Regulasi ke Implementasi: Menguji Pengawasan Obat di Indonesia
Kesehatan - Ronal Hadi M -
Foto: Ilustrasi Gambar (Sumber: Artificial Intelligence )
Petang Republik — Obat bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan.
Di balik setiap kemasan, terdapat aspek keamanan, mutu, dan ketepatan
penggunaan yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Karena itu,
pengelolaan obat tidak dapat diserahkan semata-mata pada mekanisme perdagangan,
tetapi harus disertai pengaturan dan pengawasan yang memadai.
Pentingnya pengawasan tersebut menjadi salah satu
konteks lahirnya Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan
Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas
Lain. Peraturan ini menggantikan PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 sekaligus
memperluas cakupan pengaturan dengan memasukkan fasilitas lain, termasuk
hypermarket, supermarket, dan minimarket, dalam ketentuan pengelolaan obat
tertentu.
Perubahan ini patut dicermati. Masyarakat kini dapat
memperoleh sejumlah obat tidak hanya melalui apotek atau toko obat, tetapi juga
melalui saluran ritel modern yang memiliki sistem operasional berbeda.
Perluasan saluran penjualan tersebut perlu berjalan beriringan dengan kepastian
mengenai siapa yang bertanggung jawab, jenis obat apa yang boleh dikelola, dan
bagaimana kepatuhan terhadap ketentuan tersebut diawasi.
Memperjelas Aturan, Menjawab Tantangan
Pengawasan
Salah satu hal penting dalam PerBPOM Nomor 5 Tahun
2026 adalah pembagian tanggung jawab pengelolaan obat berdasarkan jenis
fasilitas. Pasal 7 sampai Pasal 9 mengatur penanggung jawab yang berbeda untuk
fasilitas pelayanan kefarmasian, toko obat, dan fasilitas ritel modern.
Sementara itu, Pasal 12 sampai Pasal 16 mengatur mekanisme pengawasan,
koordinasi, pemantauan, dan pembinaan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan obat
membutuhkan sistem yang tidak hanya menetapkan batas kewenangan, tetapi juga
memastikan pelaksanaannya. Keberadaan penanggung jawab dan prosedur operasional
merupakan fondasi penting. Namun, pemenuhan persyaratan administratif saja
belum cukup untuk menggambarkan kualitas pengelolaan obat secara menyeluruh.
Pertanyaan yang kemudian perlu diajukan adalah
bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan dalam kegiatan sehari-hari. Apakah
prosedur pengelolaan dilaksanakan secara konsisten? Bagaimana penyimpangan
ditemukan dan ditindaklanjuti? Bagaimana memastikan petugas memahami batas
kewenangannya, terutama ketika pengelolaan obat dilakukan di lingkungan usaha
yang berorientasi pada penjualan ritel?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa
fasilitas tertentu telah melanggar aturan. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian
dari evaluasi yang diperlukan agar tujuan regulasi dapat dinilai berdasarkan
pelaksanaannya, bukan hanya dari kelengkapan ketentuan tertulis.
Pengawasan Tidak Berhenti pada Penerbitan
Peraturan
Tantangan kebijakan tidak selalu terletak pada
ketiadaan aturan. Dalam beberapa keadaan, tantangan justru muncul ketika
ketentuan yang telah ditetapkan harus diterapkan pada fasilitas dengan
karakteristik, sumber daya, dan pola operasional yang berbeda.
Dalam siaran pers pada Mei 2026, BPOM menjelaskan
bahwa pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket,
supermarket, dan minimarket sebelumnya belum diatur secara jelas dalam kerangka
pengawasan yang sama, termasuk mengenai penegakan dan sanksi administratif.
PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 kemudian menjadi bagian dari upaya memperjelas
pengaturan tersebut.
Di sisi lain, laporan kinerja BPOM tahun 2025
mencatat 25.821 sarana distribusi diperiksa, dengan 29,9 persen di antaranya
dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Angka ini memberikan gambaran umum bahwa
kepatuhan dalam rantai distribusi obat masih menjadi perhatian pengawasan.
Namun, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk
menyimpulkan tingkat pelanggaran di apotek atau gerai ritel modern secara
khusus, terlebih untuk menilai pelaksanaan peraturan yang baru berlaku pada
2026.
Kehati-hatian dalam membaca data menjadi penting agar
kritik terhadap kebijakan tidak berubah menjadi kesimpulan yang melampaui
bukti. Data pengawasan umum dapat menunjukkan konteks tantangan kepatuhan,
tetapi efektivitas PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 tetap perlu dinilai melalui
informasi yang secara khusus berkaitan dengan implementasinya.
Karena itu, publikasi hasil pengawasan menjadi aspek
yang patut diperhatikan. Informasi mengenai jumlah pemeriksaan, bentuk
ketidakpatuhan yang ditemukan, tindak lanjut terhadap pelanggaran, serta
perkembangan kepatuhan fasilitas akan membantu masyarakat memahami bagaimana
kebijakan dijalankan. Transparansi semacam ini juga dapat memperkuat
akuntabilitas sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan.
Keselamatan Pasien sebagai Ukuran Keberhasilan
Pada akhirnya, pengawasan obat tidak seharusnya
dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau penegakan
aturan. Tujuan yang lebih mendasar adalah menjaga agar obat yang diperoleh
masyarakat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta dikelola sesuai
ketentuan.
PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 telah menyediakan kerangka
mengenai tanggung jawab pengelola, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi
administratif atas pelanggaran tertentu. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan
tidak dapat ditentukan hanya dari keberadaan instrumen tersebut. Pelaksanaan
yang konsisten, pembinaan yang memadai, dan tindak lanjut yang jelas tetap
menjadi bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat.
BPOM bersama pemerintah daerah dan instansi terkait
perlu terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan pemahaman
pengelola fasilitas terhadap ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa
temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara proporsional. Di samping itu,
penyampaian hasil evaluasi kepada publik dapat membantu menunjukkan
perkembangan pelaksanaan kebijakan secara lebih terukur.
Bagi tenaga kefarmasian, perubahan regulasi ini juga
menjadi pengingat bahwa pengelolaan obat menuntut tanggung jawab profesional
dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Bagi masyarakat, pemahaman
mengenai penggunaan obat yang tepat tetap penting agar kemudahan memperoleh
obat tidak disalahartikan sebagai kebebasan menggunakan obat tanpa
memperhatikan aturan dan kebutuhan kesehatan.
PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 merupakan langkah untuk
memperjelas kerangka pengawasan pengelolaan obat. Pekerjaan berikutnya adalah
memastikan bahwa kerangka tersebut diterapkan secara konsisten dan dapat
dievaluasi secara terbuka. Sebab, kualitas kebijakan pada akhirnya tidak hanya
tercermin dari seberapa lengkap aturan disusun, tetapi juga dari sejauh mana
pelaksanaannya mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.
Referensi
1. Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026). Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat
dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain.
Database Peraturan BPK.
2. Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026, 4 Mei). Regulasi Baru BPOM Atur Pengelolaan Obat dan
Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain.
3. Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026, 20 Mei). BPOM Respons Kekosongan Regulasi Pengawasan
Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket.
BREAKING NEWSInvestigasi gabungan diperluas pasca penahanan di kawasan perbatasan strategis.
KONTRATERORISME
Polisi Inggris menangkap tersangka 'penting' di dekat pangkalan udara AS, kunci perang melawan Iran.
Kepolisian Gloucestershire menyatakan insiden besar ketika tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat memeriksa kendaraan di dekat pangkalan... (Klik untuk membaca lengkap)
Evaluasi Protokol Pengamanan Wilayah dan Perimeter Fasilitas Vital
Analisis mendalam mengenai kesiapsiagaan operasional aparat pengamanan kawasan.
Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Kebijakan Pengawasan Koridor
Alokasi penanganan potensi ancaman lintas wilayah mulai dirumuskan.
Geopolitik Migas: Negosiasi Koridor Pasokan Alternatif Menjelang Kuartal Baru
Kondisi jalur maritim mendorong sejumlah negara mempercepat diversifikasi rute impor energi nasional.
Audit Infrastruktur Kritis Diperketat Pasca Anomali Jaringan Radar Udara
Kementerian Pertahanan memperbarui sertifikasi proteksi data seluruh simpul kendali lalu lintas udara.
Pilihan Redaksi & Analisis
Anatomi Kerentanan Wilayah Udara: Bagaimana Pangkalan Militer Menghadapi Spionase Modern
Laporan investigasi mendalam mengulas metode pengawasan berteknologi baru, strategi perimeter, serta risiko instabilitas di kawasan transit penting.
GLOUCESTERSHIRE — Kepolisian setempat telah menahan seorang tersangka kunci di dekat pangkalan militer yang kerap dimanfaatkan bersama oleh armada Amerika Serikat dan Inggris[span_9](start_span)[span_9](end_span). Penahanan ini menyusul laporan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi di sekitar perimeter pengamanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Saksi mata melaporkan bahwa sejumlah kendaraan patroli bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 05.00 waktu setempat, disertai penutupan jalan-jalan arteri yang mengarah ke pintu gerbang fasilitas penerbangan tersebut[span_11](start_span)[span_11](end_span).
Pangkalan udara ini diketahui memiliki peran strategis dalam rantai logistik dan operasi udara lintas kawasan di Timur Tengah[span_12](start_span)[span_12](end_span). Menanggapi perkembangan tersebut, pihak berwenang menegaskan bahwa investigasi intensif tengah dilakukan[span_13](start_span)[span_13](end_span).
Anders Hagstrom
Koresponden Pertahanan & Investigasi Petang Republik